Kabinet baru itu bernama Kabinet Kerja

Minggu, 26 Oktober 2014, sore hari, Presiden Jokowi telah mengumumkan susunan kabinetnya yang terdiri dari 34 menteri dengan 4 menteri koordinator. Beberapa kementerian mengalami perubahan dan ada pula kementerian baru seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Kabinet ini diisi oleh kalangan profesional dan juga politisi. Adapun susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK adalah:

1. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno

2. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Indroyono Soesilo

4. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan

5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti

6. Menteri Pariwisata: Arief Yahya

7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Sudirman Said

8. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto

9. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo

10. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi

11. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu

12. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly

13. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara

14. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi

15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil

16. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro

17. Menteri Badan Usaha Milik Negara: Rini M Soemarno

18. Menteri Koperasi dan UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga

19. Menteri Perindustrian: Saleh Husin

20. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel

21. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman

22. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri

23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono

24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya

25. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan

26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani

27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin

28. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek

29. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa

30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise

31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan

32. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: M Nasir

33. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi

34. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Jafar.

Pasca pengumuman susunan kabinet tersebut, berbagai tanggapan muncul baik itu yang mendukung maupun yang mengkritik. Adapula yang melihat bahwa susunan kabinet masih terlalu penuh dengan politisi, pengaruh partai politik pendukung (PDIP) dianggap terlalu besar, ada nama yang dianggap telah ditandai oleh KPK,  bahkan tanggapan yang mengkaitkan dengan isu kedaerahan maupun latar belakang pun juga ada. Apapun tanggapan tersebut, hal itu sah-sah saja mengingat besarnya ekspetasi masyarakat Indonesia terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK bersama para menterinya. Pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, dan setiap menteri membidangi  urusan tertentu dalam pemerintahan.

Saatnya masyarakat Indonesia menjadi pengawas terhadap kinerja para menteri tersebut. Tidak adil pula jika sejak awal menghakimi para menteri tersebut bahkan sebelum mereka memulai pekerjaannya. Di sisi lain, kritikan dari awal tentu harus menjadi pelecut bagi para menteri menjalankan tugasnya. Semoga selogan Kabinet Kerja bukan hanya sekedar nama ataupun jargon saja.